Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah 2018

**Deskripsi Ringkas dari Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah 2018**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sebagai instrumen untuk mendeteksi tingkat kerawanan di setiap wilayah yang melaksanakan pilkada. IKP bertujuan untuk memetakan potensi pelanggaran dan kerawanan guna meningkatkan kesiapan dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018.

Penyusunan IKP ini melibatkan berbagai pihak seperti kementerian/lembaga, akademisi, peneliti, dan praktisi pemilu. IKP 2018 diukur berdasarkan tiga dimensi utama: penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi. Masing-masing dimensi ini memiliki variabel dan indikator yang telah dibobot dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

Pada tahun 2018, Pilkada diselenggarakan di 171 daerah yang terdiri atas 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota. Dari hasil pengukuran, tiga provinsi (Papua, Maluku, dan Kalimantan Barat) menunjukkan tingkat kerawanan tinggi, sedangkan 14 provinsi lainnya berada pada tingkat kerawanan sedang. Untuk tingkat kabupaten/kota, enam daerah dikategorikan dengan tingkat kerawanan tinggi, sementara sebagian besar lainnya berada pada tingkat kerawanan sedang dan rendah.

IKP Pilkada 2018 juga mencakup rekomendasi dan strategi pencegahan yang diharapkan dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengambil langkah antisipatif guna meminimalisir potensi pelanggaran dan kerawanan selama proses pemilihan berlangsung.