Penulis: Mukhammad Haykal Shokat Ali, S.H., M.H.
Editor: Mukhammad Haykal Shokat Ali, S.H., M.H.
Bahasa : Indonesia
Deskripsi Buku
Buku ini merupakan policy paper yang membahas strategi dan program Bawaslu dalam mewujudkan pengawasan partisipatif serta peran aktif masyarakat. Isinya menekankan bahwa demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga pengawas formal, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pengawas independen. Dengan partisipasi publik, legitimasi hasil pemilu dapat diperkuat dan kualitas demokrasi lebih terjaga.
Selain menguraikan peran Bawaslu, buku ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengawasan partisipatif, seperti rendahnya literasi politik, keterbatasan akses di daerah terpencil, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengawasan formal. Hambatan lain yang dibahas adalah intimidasi terhadap pelapor pelanggaran, yang sering membuat masyarakat enggan melaporkan kasus. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan protektif.
Buku ini menawarkan rekomendasi kebijakan yang mencakup penguatan literasi politik, pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan, perlindungan hukum bagi pelapor, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan media. Dengan strategi tersebut, diharapkan pengawasan pemilu menjadi lebih transparan, akuntabel, dan demokratis. Tujuan akhirnya adalah membangun sistem pengawasan yang efektif, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat.
Jumlah Download : 47
Bagikan
Silahkan tulis komentar Anda :
Mungkin Anda ingin membaca ini :
Laporan Akhir 2020: Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Blitar
Laporan Akhir 2020: Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Tuban
Laporan Akhir 2020: Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Kediri
Laporan Akhir 2020: Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Lamongan
Laporan Akhir 2020: Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Trenggalek
Laporan Akhir 2020: Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Ponorogo
Laporan Akhir 2020: Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur
