Internalisasi Nilai-Nilai Green Constitution melalui Pengembangan Teknis Pengawasan Partisipatif dalam Upaya Mewujudkan Green Electoral

Policy Paper ini bertujuan untuk menganalisis dan merekomendasikan kebijakan pengembangan teknis pengawasan partisipatif yang secara substansial mengandung nilai-nilai green constitution dalam upaya mewujudkan green electoral. Hal ini dilakukan melalui integrasi konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam konstitusi negara sebagai hukum dasar.

Green constitution yang terintegrasi dengan jaminan hak atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan belum terimplementasi secara holistik, baru sebatas didukung oleh indikator masyarakat yang turut terlibat aktif dan belum didukung indikator hukum yang ideal termasuk pada praktik hukum yang belum mampu terbebas dari tendensi ekonomi politik dari sekelompok elit yang membuat makna pembangunan menjadi jauh dari cita-cita UUD NRI 1945. Untuk. itu diperlukan struktur politik dari negara hukum yang bersahabat dengan lingkungan, yang pada gilirannya merupakan jalan bagi internalisasi nilai-nilai hijau diantara anasir-anasir lain dalam pembentukan struktur tersebut.

Atas dasar itulah, maka Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu menggunakan pendekatan pengawasan partisipatif untuk memaksimalkan fungsi pengawasan sebagai upaya memastikan terselenggaranya pemilu yang berintegritas berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelaksanaan pengawasan partisipatif yang melibatkan semua unsur pemangku kepentingan berpotensi untuk dikembangkan sebagai sistem penunjang yang dapat mewujudkan green electoral yakni sebuah proses pemilihan umum yang dirancang secara cermat untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, menghemat sumber daya alam, dan secara aktif mempromosikan kesadaran ekologis di setiap aspek penyelenggaraan pemilu.