Elektronik

Deskripsi Buku

Manajemen risiko menjadi imperatif bagi Bawaslu untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi. Dalam upaya proaktif mengelola risiko, Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu (Puslitbangdiklat) menyusun peta jalan manajemen risiko untuk Pemilu Serentak 2024. Tujuannya adalah mensistematisasi praktik manajemen risiko sebagai langkah kritis dalam pengawasan dan pencegahan.

Program Kajian Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Strategis Pengawasan Pemilu di Puslitbangdiklat Bawaslu, sejak tahap awal pemilu pada Juni 2022, telah mengadopsi pendekatan Manajemen Risiko Berbasis Tahapan. Perspektif ini menjadi kerangka utama untuk menganalisis kompleksitas dan mengidentifikasi kerentanan di setiap tahapan pemilu. Hasilnya memberikan landasan bagi rekomendasi strategi kebijakan pengawasan pemilu menjelang setiap tahap berlangsung.

Peta jalan manajemen risiko ini diharapkan bukan hanya menjadi panduan internal Bawaslu, tetapi juga bahan pertimbangan bagi semua pemangku kepentingan. Langkah-langkah antisipatif yang terencana diharapkan dapat meminimalkan risiko kompleksitas pemilu, memastikan integritas, dan kredibilitas proses demokrasi demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Bawaslu mengembangkan strategi kebijakan pengawasan pemilu yang inovatif dengan memadukan perspektif Manajemen Risiko berbasis tahapan. Keberhasilan ini menandai langkah progresif dalam memastikan integritas dan kredibilitas proses demokrasi di Indonesia. Sejalan dengan visi ini, Bawaslu berkomitmen melanjutkan penyusunan strategi kebijakan pengawasan pemilu dengan perspektif Manajemen Risiko hingga tahapan pemilu serentak 2024 selesai.

Penting untuk dicatat bahwa pada 2023, Bawaslu telah memulai proses Manajemen Risiko berbasis Indeks Kerawanan Pemilu Serentak 2024. Indeks ini, dihasilkan oleh Puslitbangdiklat pada akhir 2022, menjadi dasar utama dalam mitigasi risiko dengan pendekatan analisis isu dan teritorial. Langkah ini memberikan kekhususan pada kajian manajemen risiko, berbasis indeks, sebagai pijakan awal dalam mengidentifikasi permasalahan, melakukan analisis mendalam, dan merumuskan langkah-langkah mitigasi yang tepat.

Klaster kajian Manajemen Risiko berbasis kolaborasi dengan stakeholder kepemiluan juga menjadi fokus utama 2023-2024. Praktik collaborative governance ini mewajibkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk KPU, Bawaslu, DKPP, Pemerintah, DPR RI, Mahkamah Konstitusi, serta TNI/Polri. Kolaborasi ini menjadi kunci sukses dalam menyelenggarakan proses demokrasi elektoral secara periodik dan berkelanjutan.

Tiga klaster kajian manajemen risiko tersebut akan menjadi panduan analisis bagi pakar, praktisi, dan pemerhati pemilu dalam penyusunan kebijakan strategis mitigasi risiko penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Pendekatan holistik ini diharapkan menghasilkan strategi kebijakan yang efektif dalam menghadapi kompleksitas pemilu, memastikan penyelenggaraan yang adil, dan memperkuat fondasi demokrasi Indonesia.

Buku ini menciptakan gambaran awal tentang manajemen risiko pemilu di Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2024. Peta jalan manajemen risiko yang disusun oleh Puslitbangdiklat Bawaslu memberikan panduan yang komprehensif dan terperinci untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko di setiap tahapan pemilu. Kontribusi berbagai penulis membawa berbagai perspektif dan dimensi penting dalam memahami kompleksitas pemilu dan risiko yang terlibat.

Manajemen risiko pemilu menjadi tugas kritis dan tanggung jawab bersama untuk memastikan integritas dan kredibilitas proses demokrasi. Kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, penerapan pendekatan berbasis tahapan, dan upaya bersama dalam memitigasi risiko adalah langkah-langkah strategis untuk memastikan pemilu serentak 2024 berjalan dengan lancar dan adil. Aspek pendekatan kapasitas individu, partisipasi masyarakat sipil, dimensi hukum, dan teknis-teknologi adalah komponen integral dalam manajemen risiko pemilu. Penguatan kapasitas individu, pemberdayaan masyarakat sipil, perbaikan regulasi hukum, dan pengelolaan risiko teknis dapat menguatkan fondasi pemilu yang berintegritas dan demokratis. 

Buku ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengatasi risiko pemilu di Indonesia. Sebagai panduan bagi praktisi, peneliti, dan pemangku kepentingan, buku ini diharapkan menjadi bahan referensi yang berharga dalam upaya memastikan proses pemilu yang adil dan demokratis di masa depan. 

Jumlah Download : 207

Bagikan

Silahkan tulis komentar Anda :

Belum ada komentar

Mungkin Anda ingin membaca ini :