Bawaslu Bercerita: Bunga Rampai Pengawasan Pilkada Kalimantan Timur

Elektronik
  DOWNLOAD PDF
  Link PDF
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (4) Bawaslu Kaltim Dalam Angka (4) Kalimantan Timur (3)

Penulis: Aldi Artrian, Ira Kencana, Nur Khamid, Teguh Wibowo, Abdul Muin, Moh Khazin, Saaludin, Lourensius, Aswadi, Tamjidillah Noor, Wamustofa Hamzah, Hamrin, Dedi Irawan, Agus Sudirman, Ismail Usman, Sri Muliati Ningsih, Aji Masyhudi, Padlansyah, Firman

Editor: Felanans Mustari

ISBN/ISSN : 978-634-7453-37-2 (PDF)

Bahasa : Indonesia

Penerbit : Badan Pengawas Pemilihan Umum

Tahun Terbit : 2025

Jumlah Halaman : 162


Deskripsi Buku

Bawaslu Bercerita : Bung Rampai Pengawasan Pilkada Kalimantan Timur ini berisikan tulisanatau kisah mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Se-Kalimantan Timur dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024

Buku ini disusun bukan dimaksudkan sebagai nota pembelaan “pleidoi” pengawas pemilu atas “prosecutio” publik yang kerap memberi catatan tidak puas. Bukan pula pembelaan apabila pengawas pemilu sering disebut bersalah atas berbagai peristiwa yang dirasakan publik sebagai noktah hitam penyelenggaraan pemilu dan pilkada dalam melahirkan seseorang menjadi pemimpin. Buku ini merupakan bahan refleksi bersama bahwa pemilihan kepala daerah yang demokratis tidak bersegi satu—tugas penyelenggara pemilu semata—akan tetapi peran kesadaran kita semua mewujudkan itu.

Melalui buku ini, kita dapat merasakan pergolakan batin seorang manusia yang menjadi pengawas pemilu. Mereka yang berdiri di persimpangan, sebagai penegak hukum pemilu, pengawas pemilu dengan kewenangan padanya mengupayakan terseleng-garanya pemilihan kepala daerah yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dari situ terpilih pemimpin yang terpercaya, kompeten, dan berintegritas yang akan mewujudkan kemaslahatan sebagaimana tertuang dalam tujuan bernegara. Di sisi lain, pengawas pemilu berhadapan dengan kenyataan bahwa peristiwa dalam langgam pengawasan tidak selalu sama dengan rumusan pasal-pasal dalam undang-undang pilkada. Mereka juga berhadapan dengan proses pembuktian yang tidak mendapatkan dukungan publik, musabab waktu pembuktian yang teramat singkat, serta penyelidikan yang tidak memiliki kewenangan memaksa.

Baca Selengkapnya

Jumlah Download : 0

Bagikan

Silahkan tulis komentar Anda :

Belum ada komentar

Mungkin Anda ingin membaca ini :

Berlangganan

Klik di sini untuk mendapatkan pembaruan terbaru dan akses ke koleksi dokumen pemilu yang lengkap!