Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024

Cetak

Penulis: Yakin Mashuri, Edho Rizky Ermansyah, Aang Kunaifi, Luqman Hakim, Fakhrul Huda, Rian Adhivira Prabowo, M, Fadlilah, Muhammad Zaid

Editor: Christo Sumurung Tua Sagala , Ahsanul Minan

ISBN/ISSN : 978-623-618356-4

Ketersediaan : Tersedia (4)

Bahasa : Indonesia

Penerbit : Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum

Tahun Terbit : 2025

Jumlah Halaman : 135

Nomor Panggil : 320 - 0556


Deskripsi Buku

Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024 merupakan buku yang membahas secara komprehensif persoalan hukum pemilu, khususnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif pemilu, sengketa proses pemilu, dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024. Buku ini disusun dalam konteks tahapan awal penyelenggaraan Pemilu 2024, terutama pada fase pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu, sehingga relevan bagi pembaca yang ingin memahami dinamika hukum yang mengiringi proses elektoral di Indonesia.

Pembahasan dalam buku ini tidak hanya berhenti pada uraian normatif, tetapi juga menempatkan isu pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses dalam kerangka yang lebih luas, yakni keadilan pemilu, negara hukum, kedaulatan rakyat, dan perkembangan kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia. Buku ini menjelaskan peran dan kewenangan KPU, Bawaslu, dan DKPP, sekaligus memetakan hubungan lembaga-lembaga tersebut dalam sistem keadilan elektoral Indonesia, termasuk kaitannya dengan PTUN, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Secara substantif, buku ini menguraikan mekanisme penanganan pelanggaran administratif pemilu, mulai dari dasar hukum, syarat formil dan materil laporan, pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan, hingga bentuk putusan dan sanksi administratif. Selain itu, buku ini juga menjelaskan prosedur penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi dan adjudikasi di Bawaslu, serta kemungkinan pengajuan sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah menempuh upaya administratif. Penjelasan ini menjadikan buku ini penting bagi pembaca yang membutuhkan pemahaman teknis mengenai prosedur penyelesaian sengketa dan penegakan hukum administrasi pemilu.

Nilai penting lain dari buku ini terletak pada penyajian contoh-contoh perkara nyata yang muncul dalam tahapan verifikasi partai politik menjelang Pemilu 2024. Melalui contoh kasus, refleksi, dan evaluasi, buku ini membantu pembaca melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik, bagaimana keputusan penyelenggara pemilu diuji, dan bagaimana sengketa diproses dalam kerangka hukum yang berlaku. Karena itu, buku ini layak menjadi rujukan bagi penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, akademisi, mahasiswa, peneliti, praktisi hukum, partai politik, dan masyarakat umum yang ingin memahami hukum pemilu Indonesia secara lebih mendalam.

Baca Selengkapnya

Bagikan

Silahkan tulis komentar Anda :

Belum ada komentar

Mungkin Anda ingin membaca ini :

Berlangganan

Klik di sini untuk mendapatkan pembaruan terbaru dan akses ke koleksi dokumen pemilu yang lengkap!