Penulis: Miftahuddin

Editor: Moh Khusnul Kowim , Muhammad Syukro Khasnan Khabib

ISBN/ISSN :

Bahasa : Indonesia

Penerbit : Badan Pengawas Pemilihan Umum

Tahun Terbit : 2025

Jumlah Halaman : 162


Deskripsi Buku

Pilkada serentak tahun 2024 menjadi momen penting bagi demokrasi lokal di Kota Pekalongan. Dalam konteks ini, Bawaslu Kota Pekalongan memainkan peran strategis dalam memastikan setiap tahapan pemilihan berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Melalui buku “Dinamika Kerja Pengawasan Pilkada 2024”, tergambarkan bagaimana pengawasan dilakukan secara sistematis, profesional, dan partisipatif oleh jajaran pengawas dari tingkat kota hingga kelurahan.

Bawaslu Kota Pekalongan menempatkan penguatan kelembagaan sebagai fondasi awal pengawasan. Dengan struktur pimpinan yang jelas dan tim sekretariat yang solid, Bawaslu membentuk sistem kerja yang terkoordinasi antara Ketua, Koordinator Divisi, dan staf teknis. Sarana prasarana yang memadai—dari kantor modern hingga perangkat dokumentasi dan kendaraan operasional—menjadi modal penting dalam mendukung mobilitas pengawasan.

Pengawasan dilakukan menyeluruh pada seluruh tahapan Pilkada, mulai dari:

Pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih, dengan 232.064 pemilih tercatat.

Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang melibatkan proses administratif, penyerahan dokumen, hingga pengumuman calon.

Kampanye dan dana kampanye, dengan pengawasan terhadap alat peraga, transparansi laporan keuangan, dan netralitas ASN.

Distribusi logistik, pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil pemilu yang diawasi secara ketat untuk mencegah penyimpangan.

Selama Maret hingga Desember 2024, Bawaslu mencatat 699 kegiatan pencegahan, termasuk identifikasi kerawanan, sosialisasi, dan imbauan tertulis kepada penyelenggara. Bawaslu juga aktif memberikan saran perbaikan administratif kepada KPU Kota Pekalongan, termasuk koreksi jadwal dan data pemilih yang keliru. Strategi ini berhasil menekan potensi pelanggaran secara signifikan.

Dalam menjaga kualitas demokrasi, Bawaslu menggandeng masyarakat melalui pendekatan pengawasan partisipatif. Sosialisasi dilakukan ke berbagai segmen: tokoh masyarakat, kelompok disabilitas, organisasi perempuan, hingga pelajar. Posko pengaduan dibuka di berbagai tahapan Pilkada, memperluas akses publik terhadap pengawasan.

Bawaslu juga memanfaatkan teknologi digital dalam kerja-kerja pengawasan. Dari pemetaan kerawanan berbasis IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) hingga penggunaan podcast dan media sosial untuk publikasi hasil pengawasan, semua diarahkan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam evaluasi internal, Bawaslu menyelenggarakan berbagai bimtek dan pembekalan kepada Panwascam, PKD, dan Pengawas TPS. Tantangan utama yang dihadapi antara lain keterbatasan jumlah pengawas adhoc, padatnya jadwal tahapan, dan dinamika sosial politik lokal yang berubah cepat.

Namun demikian, dengan pendekatan kolaboratif, adaptif, dan berbasis data, Bawaslu Kota Pekalongan mampu menjawab tantangan tersebut dengan baik. Pilkada 2024 menjadi refleksi dari kerja keras, inovasi, dan komitmen kuat dalam mengawal demokrasi di tingkat kota.

Bagikan

Silahkan tulis komentar Anda :

Belum ada komentar

Mungkin Anda ingin membaca ini :